Konflik Di Papua Termasuk Ancaman Nkri Terhadap – Jika konflik Papua ingin diselesaikan, TNI dinilai perlu bertukar pandangan dengan seluruh elemen nonmiliter di Papua, seperti tokoh agama dan tokoh adat.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Menko Polhukam Mahfud MD membahas pendekatan ke Papua Selasa, 7 Desember 2021. Mahfud mengatakan, pembahasan itu untuk menerjemahkan kebijakan negara. Apa yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah berjalan dengan baik, namun kontroversi masih membekas di pemberitaan.
Konflik Di Papua Termasuk Ancaman Nkri Terhadap
“Untuk penyelesaian Papua, kita benar-benar menggunakan pendekatan baru yang dituangkan dalam arahan presiden,” katanya. Kemudian UU No 2021 mengatur otonomi khusus bagi Papua. Pendekatan baru yang digunakan adalah pendekatan kesejahteraan,” aku Mahfud.
Ancaman Eskalasi Setelah Cap Teroris Kkb
Mahfud mengatakan sumber daya yang dikuasai pemerintah seperti fasilitas pribadi dan keuangan akan difokuskan untuk membangun kesejahteraan dalam kerja kolaboratif dan komprehensif. “Kami akan memberikan perlakuan itu ke Papua.”
Terkait pembicaraan tersebut, Mahfud MD mengaku melakukan hal tersebut. Misalnya, ia mengundang tokoh adat, tokoh agama, ulama, dan organisasi kepemudaan ke kantornya untuk membahas persoalan Papua.
“Kita akan terus mengutamakan dialog untuk membangun Papua,” ujarnya. Jadi seolah-olah ‘Papu ribut terus’, ternyata tidak. “Kami memetakan daerah ‘panas’, hanya beberapa daerah dan orang yang sama,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, Papua perlu diangkat sebagai ‘saudara’ seperti daerah lainnya. Jadi mereka harus diperlakukan sama. Dalam kesempatan yang sama, di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Dudung mengatakan akan menyiapkan personel untuk operasi tersebut karena KSAD fokus pada pelatihan sementara Panglima TNI terlibat dalam operasi.
Alasan Pemuda Papua Sulit Menerima Slogan ‘nkri Harga Mati’
“Kami akan mendukung program pemerintah yang dicanangkan oleh presiden, dan ini dikawal oleh Panglima TNI bahwa pendekatan di Papua adalah pendekatan kemanusiaan yaitu melakukan operasi teritorial yang mencakup bina lingkungan,” kata Dudung.
Apakah metode operasi teritorial untuk memotivasi orang efektif? Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan, berdasarkan kajian lembaganya, masyarakat adat Papua mengusulkan pendekatan damai dan sejahtera serta pendekatan dialog.
“Ini tidak bisa dilakukan oleh TNI. Rakyat Papua kaget melihat TNI dan Polri karena kenangan cinta. Mereka tidak mau kehadiran TNI,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/12/2021). ). Tidak ada militer.
Keberadaan tentara dapat diterjunkan ke daerah-daerah yang tidak terisolir, misalnya di kabupaten/kota, karena luka-luka yang mereka terima. Ia mencontohkan pembentukan Komando Daerah Militer yang tidak menyelesaikan sengketa. Bahkan, akan terus merugikan rakyat Papua.
Opm Menyengsarakan Rakyat Papua Dan Papua Barat
Selain itu, Cahyo mengatakan, menembaki ‘teroris’ terhadap kelompok pro-kemerdekaan Papua bukanlah pendekatan sipil. Artinya bisa menimbulkan masalah baru, seperti hilangnya hak keamanan warga sipil.
Cahyo berpendapat TPNPB-Papua Merdeka harus dianggap orang Papua dan harus diajak berdialog. Jika pemerintah benar-benar ingin menerapkan pendekatan dialog, maka harus bersedia berbicara dengan para pemimpin kelompok pro-kemerdekaan untuk berunding. Diskusi mungkin melibatkan penghentian kemanusiaan, penghentian permusuhan, dan pencarian solusi permanen.
“Ini harus menjadi kebijakan presiden. Penyelesaian konflik separatis tidak bisa diberikan kepada TNI maupun Polri. Ini wilayah negosiasi politik,” jelas Cahyo.
Mengenai dialog antara separatis dan pemerintah, dia mengutip Front Pembebasan Islam Moro, kelompok pemberontak terbesar dan terkuat di Filipina. Akhirnya, pada tahun 2012, setelah berkali-kali mencari kesepakatan, pemerintah Filipina mencoba membuka kembali dialog dengan MILF untuk membahas perselisihan tersebut.
Kasad Minta Masukan Purnawirawan Tni Ad Atasi Konflik Papua
Dalam kesepakatan dialog tersebut, Bangsa Moro yang diwakili oleh MILF mengajukan berbagai tuntutan. Akhirnya disepakati bahwa pemerintah Filipina akan menjamin hak-hak dasar masyarakat Moro dalam berbagai hal. Berdasarkan kesepakatan tersebut, MILF sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding on the Bangsamoro Framework Agreement tertanggal 15 Oktober 2012. Di Indonesia sendiri, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah bisa duduk bersama menyelesaikan konflik.
“Yang lebih efektif adalah pendekatan pemerintah pusat untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan, baik sipil maupun militer. Keduanya harus diajak bercakap-cakap untuk menemukan solusi permanen. “Operasi teritorial tidak akan efektif dan tidak akan berhasil. Sebaliknya, permusuhan akan meningkat.”
“Yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan itu berhubungan. Karena mereka selalu berpindah-pindah. Kalaupun situasi di kota menguntungkan, (pemerintah dan fasilitas) harus melihat situasi di Belize. Apakah mereka (Papuon) senang? Apakah mereka mendukung?” “Apakah ada kebijakan otsus? Harus ada investigasi mendalam untuk mengetahui bagaimana perasaan masyarakat.”
Cahyo mengatakan bahkan pemerintah belum berhasil menyelesaikan krisis pengungsi akibat bentrokan antara aparat keamanan Indonesia dan Papua pro-kemerdekaan.
Anggota Tni Terbukti Bunuh 2 Warga Papua, Bakar Jenazah Untuk Hilangkan Jejak
Bisakah operasi teritorial menyelesaikan masalah ini (masalah pengungsi)? Solusinya adalah penangguhan kemanusiaan, bukan operasi teritorial. TNI dan OPM hentikan pertempuran. Beri mereka akses bantuan kemanusiaan,” kata Cahyo.
Cahyo mengatakan jalan menuju dialog tidak mudah, kepercayaan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan dengan Papua pro kemerdekaan harus dibangun. Cahyo menilai, dialog harus memiliki mediator yang dipercaya kedua belah pihak, misalnya tokoh atau LSM.
Bahkan dialog dalam kelompok pendukung independen diperlukan, misalnya dalam mengidentifikasi negosiator. Cahyo menilai saat ini tidak ada kepercayaan antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pro kemerdekaan Papua.
“Percakapan tidak membunuh siapa pun. Sampai kiamat, operasi militer di Papua tidak akan selesai. Papua secara geografis kompleks, dengan populasi yang beragam dengan semangat yang tak terlupakan. Selama konflik bersenjata masih berlanjut,” kata Cahyo.
Papua Milik Siapa?. Sejak 1969 Papua Sudah Masuk Nkri…
NKRI adalah nilai kehidupan Cahyo berkeyakinan bahwa ‘NKRI adalah nilai kehidupan’, bukan ‘nilai kehidupan’. Jika Anda ingin menjadi Indonesia dan negosiasi menjadi solusi untuk konflik itu, Anda harus melanjutkan. “Sebagai orang Indonesia, Anda harus rela, tidak dipaksa oleh popor senjata. Apa bedanya dengan Belanda yang ingin melihat rakyat Nusantara tunduk pada kebijakan operasi militer?
Ia mengatakan, seperti menyelesaikan konflik di Aceh, pemerintah bisa menerima Papua pro kemerdekaan tanpa senjata dan amunisi. Tetapi dengan negosiasi yang dingin. November lalu, Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan akan mengambil langkah lain untuk menyelesaikan konflik Papua.
Ketua Persatuan Gereja Baptis Papua Barat, Socrates Yoman, menanggapi rencana perubahan pendekatan ini. “Itu hanya baju ganti. Orang [militer] masih ada. “Syarat operasi teritorial dan operasi tempur itu hanya kemasan yang diganti, tapi aksinya tetap sama,” katanya, Jumat (26/11/2021).
Papua adalah zona konflik yang dikuasai pemerintah dan aparat keamanan, menurut Socrates, semua untuk pengelolaan sumber daya alam, namun tanpa memperdulikan nasib rakyatnya. Dia mengatakan Panglima TNI hanya bermain-main dengan kosa kata. Socrates pesimis tentang perubahan yang direncanakan karena, misalnya, pelanggaran berat hak asasi manusia tidak berakhir dengan negara.
Konflik Di Papua Termasuk Ancaman Nkri Terhadap…. A. Ideologi B. Ekonomi C. Sosial Budaya D. Pertahanan
“Negara ini pelakunya,” katanya. Bagaimana para pelaku menyikapi hal ini? Itu tidak mungkin. Karena kekerasan terjadi atas nama kedaulatan negara. “Solusi terbaik dan paling bermartabat antara Jakarta dan Papua adalah mengatasi akar penyebab dari empat masalah tersebut.”
Empat alasan yang ia rujuk adalah kegagalan pembangunan, diskriminasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua, kekerasan negara dan dugaan pelanggaran HAM, serta sejarah dan situasi politik Papua. Keempat kasus tersebut telah diidentifikasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Jika pemerintah berbicara tentang kesejahteraan Socrates Papua, menurutnya ini bukan prioritas. “Papua bukan soal pangan, tapi soal harkat dan martabat manusia,” ujarnya.
Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Bantuan Litbang LBH Manokwari, mengatakan operasi teritorial atau operasi militer telah dilakukan di Papua hingga saat ini. Jika ingin menyelesaikan konflik, TNI Papua harus bertukar pikiran dengan semua elemen non-militer di Cenderawasih, seperti tokoh agama dan adat.
Prajurit Satgasmar Pam Ambalat Xxviii Terima Pembekalan Hukum Humaniter
“Para pemangku kepentingan dalam konflik (pasukan keamanan Indonesia) tidak dapat menghadapi TPNPB secara langsung. Mereka butuh mediator untuk membicarakan keinginan mereka menyelesaikan konflik,” kata Yan, Kamis (9/12/2021).
Ia pesimistis operasi teritorial baru bisa menyelesaikan Papua, apalagi hati rakyat Papua diselimuti ketakutan aparat keamanan.
Janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini tanpa pendekatan non-militer belum juga terpenuhi. Bagi Yan, ini merupakan keinginan sepihak karena tidak sejalan dengan keinginan masyarakat Papua dan TPNPB. Selain itu, pelanggaran HAM di Papua masih belum terselesaikan, meski pengadilan HAM dan komisi konsiliasi bisa dibentuk sesuai aturan. Ia berharap keberadaan kedua institusi tersebut dapat mengurangi tingkat operasi militer dan kekerasan.
Pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Yan mengatakan pemerintah harus membentuk pengadilan hak asasi manusia dan komisi pencari fakta dan konsiliasi. “Karena sudah ada bantaran sungai yang harus diurus secara hukum. “Karena Indonesia punya UU No 26 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 1999 yang merupakan hukum materil dan hukum resmi untuk menangani pelanggaran HAM di Papua.”
Makalah Ancaman Oleh Kkb Papua
Ia mengatakan, pemerintah tidak perlu menyiapkan infrastruktur pengadilan HAM di Papua, tapi hanya perlu Adhoc yang siap.
Menurut dia, pemerintah enggan mengusut tuntas pelanggaran HAM di Papua karena “masalah pertimbangan para jenderal dan terduga pelaku, pejabat TNI dan Polri”. Namun, dalam konteks negara demokrasi, pemerintah Indonesia harus menegakkan hukum secara tegas.
Hari Hak Asasi Manusia Internasional: Indonesia dan sampul Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember tahun ini bertajuk ‘Kesetaraan’. Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Apakah ada momentum di Hari Hak Asasi Manusia Internasional atau tidak, kebijakan dan proses legislasi di negeri ini perlu diperbaiki.
នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Adinda Tenriangke Muchtar បានមានប្រសាសន៍ថា គណបក្សរបស់លោកកំពុងលើកឡើងអំពីកម្មវិធីនីតិកម្មជាតិជាអាទិភាពឆ្នាំ 2022 ជាឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទ។ “បក្សពួកជាច្រើននៅក្នុង DPR, PKS និង Golkar កំពុងព្យាយាម ‘រារាំង’ ឬព្យាយាមពិចារណាកត្តាបោះឆ្នោត ជាជាងភាពបន្ទាន់ក្នុងការពន្លឿនច្បាប់នេះឱ្យអនុម័ត។ នេះជាការព្រួយបារម្ភព្រោះករណីនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបានកើនឡើង» គាត់បានប្រាប់ថ្ងៃអង្គារ (7/12/2021)។
Bentuk Bentuk Ancaman Terhadap Nkri Dan Cara Menanganinya
Adinda ជឿជាក់ថា សន្ទុះនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកនេះអាចនាំមកនូវការផ្តល់សច្ចាប័នលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទ។ ទោះបីជាមានអ្នកនិយាយចេញពីរឿងនេះក៏នៅមានឧបសគ្គដែរ គឺថាមវន្តនយោបាយមិនល្អប្រសើរ។
“ប្រសិនបើអ្នកមិនមានទស្សនៈយេនឌ័រ ទស្សនវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស និងការអនុវត្តច្បាប់ទេ នោះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនឹងបន្តកើតមាន។ ការជជែកវែកញែក